• Selamat datang di Portal e-Proc Kabupaten Buleleng, jika ada pertanyaan silahkan hubungi
  • (0362) 21985
<title>FAQ | LPSE Kabupaten Buleleng
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis. Contoh pengadaan obat, buku kurikulum, Alat Tulis Kantor dan lainnya.
Konsolidasi Pengadaan pada dasarnya dilaksanakan pada saat perencanaan, yaitu pada saat identifikasi kebutuhan. Pada saat itu belum berbicara paket pengadaan. Namun apabila konsolidasi dilakukan pada saat pemilihan, maka bisa saja pengadaan langsung berubah menjadi tender.
Konsolidasi dapat dilakukan pada tahap perencanaan, persiapan pengadaan dan/ atau pada saat persiapan pemilihan penyedia sesuai pasal 21 ayat 1 Perpres 16 Tahun 2018

Perencanaan pengadaan dibedakan atas perencanaan pengadaan melalui swakelola dan melalui penyedia. Ketentuan perencanaan pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18.

Terdapat beberapa barang/jasa yang pemenuhannya dapat dilakukan dengan Swakelola atau melalui Penyedia. Misalkan kegiatan pelatihan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pemeliharaan peralatan dan lain-lain. Pemilihan cara pengadaan ditetapkan kepada tujuan pengadaan berdasarkan prinsip efisien dan efektif.
Pengadaan melalui penyedia dalam swakelola hanya terdapat dalam swakelola tipe I (Pasal 47 ayat (1) huruf c).
Organisasi Kemasyarakatan sangat berbeda dengan kelompok masyarakat. Organisasi Kemasyarakatan harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan. Sedangkan Kelompok Masyarakat bukan organisasi formal yang tidak diatur dalam peraturan perundangan-undangan.
Berdasarkan UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas maka Asosiasi Badan Usaha atau Asosiasi Profesi merupakan Ormas. Namun jika dikaitkan dengan Swakelola Type III, apakah asosiasi tersebut mempunyai kegiatan/keahlian yang bisa memenuhi kebutuhan jasa pemerintah. Oleh karena itu, dalam hal asosiasi dapat menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah, maka dapat menjadi pelaksana swakelola tipe III.
Tergantung apakah LSM dimaksud memenuhi ketentuan tentang Ormas.
Karena Badan Hukum Publik bukan merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga dan tidak juga merupakan organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat, maka badan hukum publik tidak termasuk pelaksana swakelola.
Harga di e-catalog dapat dijadikan referensi atau acuan dalam menentukan harga barang, namun daam rangka penyusunan HPS perlu mempertimbangkan variabel yang lain seperti ongkos kirim, instalasi, dan lain-lain.

Dalam hal tender ulang gagal, penunjukan langsung dapat dilakukan dengan kriteria :

a. Kebutuhan tidak dapat ditunda

b. Tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender/seleksi

Mengacu pada Perpres 16 tahun 2018 pasal 38 ayat 6, tender cepat dapat dilakukan dalam hal :

a. Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan

b. Pelaku usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia

Hal ini mencegah terjadinya persengkokolan harga atau untuk mendapatkan harga yang terendah yang wajar. Dengan E-reverse auction? memberikan kesempatan bagi penyedia yang bukan penawar terendah untuk mengajukan harga penawaran kembali, sehingga akhirnya akan diperoleh barang/jasa dengan harga terbaik.
Diperlukan dalam hal Pelaku Usaha yang memenuhi syarat (terpilih melalui aplikasi) tidak kompetitif (misal kurang dari 3).
Dimungkinkan penyebutan merek dalam tender cepat mengacu pada pasal 19 ayat 2 huruf e perpres 16 tahun 2018
Tender Cepat dilakukan untuk metode pemilihan Penyedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya dengan menggunakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKaP) yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis, sanggah dan sanggah banding
Calon pemenang yang tidak datang pada saat verifikasi maka akan digugurkan